Diberdayakan oleh Blogger.
RSS
Container Icon

Makalah Ushul Fiqh, {Istihsan}

 PENDAHULUAN

I.I.       Latar Belakang


Meskipun demikian, ada satu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa penguasaan Ushul Fiqih tidaklah serta merta menjamin kesatuan hasil ijtihad dan istinbath para mujtahid. Disamping faktor eksternal Ushul Fiqih itu sendiri seperti penentuan keshahihan suatu hadits misalnya, internal Ushul Fiqih sendiri pada sebagian masalahnya mengalami perdebatan (ikhtilaf) di kalangan para Ushuluyyin. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah al-Adillah (sebagian ahli Ushul menyebutnya : al-Ushulal-Mukhtalaf fiha), atau “Dalil-dalil yang diperselisihkan penggunaannya” dalam penggalian dan penyimpulan hukum. Salah satu dalil itu adalah apa yang dikenal dengan al-Istihsan (selanjutnya disebut sebagai Istihsan).
Istihsan termasuk salah satu metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama, meskipun dalam kenyataannya, semua ulama menggunakannya secara praktis. Pada dasarnya para ulama menggunakan istihsan dalam makna lughawi {bahasa}, yaitu “berbuat sesuatu yang lebih baik”. Tettapi dalam pengertian istilahnya {yang biasa berlaku}, para ulam berbeda pendapat disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dan mendefinisikan “istihsan” itu. Ulam yang menggunakan metode istihsan dalam berijtihad mendefinisikan istihsan dengan pengertian berlainan dengan definisi para ulama yang menolak istihsan.
Dalam makalah ini, penulis akan memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah al-Istihsan,  pandangan para ulama tentangnya, serta beberapa hal lain yang terkait dengannya. Untuk pembahasan selengkapnya akan diuraikan pada bab selanjutnya.

I.II       Rumusan Masalah

a.       Pengertian Istihsan menurut beberapa ulama.
b.      Argument ulama yang menggunakan Istihsan sebagai dalil.
c.       Ulama yang menolak istihsan sebagai dalil dan argumennya.

I.III     Tujuan

a.       Mengetahui pengertian istihsan baik menurut bahasa maupun menurut istilah.
b.      Mengetahui argument ulama yang menerima dan menolak istihsan sebagai dalil.





 


BAB II

PEMBAHASAN

II.I       PENGERTIAN ISTIHSAN

            Secara etimologi istihsan استحسان yang berarti memperhitungkan sesuatu lebih baik” atau “mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu.”[1]
Pengertian istihsan dari beberapa pendapat ulama’
Al-Istihsan menurut kalangan ulama Hanafiyah Malikiyah, itu ada dua macam yang dikemukakan dalam rumusan seperti yang dikutip oleh al-sarkhisi[2]:
العمل بالاجتهد وغا لب الراي في تقدير ماجعله الشرع مو كول الى ارائِناَ.                                
“Beramal dengan ijtihad dan umum pendapat dalam menentukan sesuatu yang syara’ menyerahkan kepada pendapat kita.”
“Dalil yang menyalahi qiyas yang zahir yang didahului prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu, namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu ternyata bahwa dalil yang menyalahi qiyas itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan.”
Definisi istihsan menurut Ibnu Subki mengajukan dua rumusan, yaitu[3]:
عُدُوْلٌ عَنْ قِيَاسٍ اِلَى قِيَاسٍ اَقْوَى مِنْهُ
“beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat dari padanya (qiyas pertama).”
عُدُوْلٌ عَنِ الدَّ لِيْلِ اِلَى العَا دَةِ لِلْمِصْلِحَةِ
“beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan”.
Contoh mengenai sisa minuman burung buas, seperti sisa burung elang, burung gagak, dan sebagainya adalah suci dan halal diminum. Hal ini ditetapkan dengan istihsan. Menurut qiyas jali sisa minuman binatang buas, seperti anjing dan burung-burung buas adalah haram diminum karena sisa minuman yang telah bercampur dengan air liur binatang itu diqiyaskan kepada dagingnya. Binatang buas itu langsung minum dengan mulutnya, sehingga air liurnya masuk ke tempat minumnya. Menurut qiyas khafi bahwa burung buas itu berbeda mulutnya dengan mulut binatang buas. Mulut binatang buas terdiri dari daging yang haram dimakan, sedang mulut burung buas merupakan paruh yang terdiri atas tulang atau zat tanduk, dan tulang atau zat tanduk bukan merupakan najis. Karena itu sisa minum burung buas itu tidak bertemu dengan dagingnya yang haram dimakan, sebab diantara oleh paruhnya, demikian pula air liurnya. Dalam hal ini keadaan yang tertentu yang ada pada burung buas yang membedakannya dengan binatang buas. Berdasar keadaan inilah ditetapkan perpindahan dari qiyas jali kepada qiyas khafi, yang disebut istihsan.
Contoh lain istihsan. Seumpamanya penerapan sanksi hukum terhadap pencuri. Menurut ketentuan umum berdasarkan dalil umum dalam nash al-qur’an, sanksinya adalah potong tangan, sebagaimana firman allah dalam surat al-maidah(5):38:
وَ السّارِقُ  وَالسّرِقَةُ  فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا
“pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya”.
Berdasarkan ayat tersebut, bila seseorang melakukan pencurian dan memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman potong tangan, maka berlaku baginya hukaman potong tangan. Namun bila pencurian itu dilakukan pada masa paceklik atau kelaparan, maka hukum potong tangan yang bersifat umum itu tidak diberlakukan bagi sipencuri (dibebaskan dari hukuman potong tangan), karena dalam kasus ini berlaku hukum khusus. Beralihnya dari hukum umum kepada hukum khusus tersebut itu disebut istihsan.
Ibnu Subki menjelaskan bahwa definisi yang pertama tidak diperdebatkan karena yang terkuat diantara dua qiyas harus didahulukan. Sedangkan terhadap definisi yang kedua ada bebrapa pihak yang menolaknya. Alasannya, bila dapat dipastikan adat istiadat itu baik karena berlaku seperti itu pada masa nabi atau sesudahnya, dan tanpa ada penolakan dari nabi atau dari yang lainnya, tentu ada dalil pendukungnya, baik dalam bentuk nash atau ijma’.[4]
Dikalangan hanabilah terdapat tiga definisi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibn Qudamah :
1.             Beralihnya mujahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah dari yang sebanding dengan itu karena adanya dalil khusus dari Al-qur’an maupun Sunnah.
2.             Istihsan itu ialah apa-apa yang dianggap lebih baik oleh seorang mujahid berdasarkan pemikiran akalnya.
3.             Dalil yang muncul dalam diri mujahid yang ia tidak mampu menjelaskannya.
Al-Muwafiq Ibnu Qudamah Al-Hambali berkata, “istihsan adalah suatu keadilan terhadap hukum dan pandangannya karena adanya dalil yang tertentu dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.[5]
Sedangkan istihsan menurut istilah ushul fiqhi yang dikemukakakan oleh Wahbah Az-zuhaili, terdiri dari dua definisi[6] :
1.             Memakai qiyas khafi dan meninggalkan qiyas jali karena ada petunjuk untuk itu.
2.             Hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut.

Sementara itu, ibnu anbary, ahli fiqih dari mazdhab Maliky memberi definisi istihsan bahwa istihsan adalah memilih menggunakan maslahat juziyyah yang berlawanan dengan qiyas kully. Istihsan merupakan sumber hukum yang banyak dalam terminology dan istinbath hukum oleh dua imam mazdhab, yaitu imam Malik dan imam Abu Hanifah. Tapi pada dasarnya imam Abu Hanifah masih tetap menggunakan dalil qiyas selama masih dipandang tepat.
Dari berbagai definisi diatas, dapat dipahami bahwa pada hakikatnya istihsan itu adalah keterkaitan dengan penerapan ketentuan hukum yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara umum baik dari nash, ijma atau qiyas, tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus dirubah karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan spesifik.
Abu     Ishaq asy-syatibi dalam madzhab Al-maliki berkata, “istihsan adalah pengambilan suatu kemaslahatan yang bersifat juz’I, dalam menanggapi dalil yang bersifat global.[7]
Dengan demikian, Istihsan pada dasarnya adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama. Artinya, persoalan  khusus yang seharusnya tercakup ada ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak memungkinkan dan tidak tepat diterapkan, maka harus berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum atau ketentuan yang sudah jelas.
istihsan menurut istilah, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf[8]
هو عدول المجتهد عن قياس جلى الى مقتصنى قياس خفى او عن حكم كلى الى حكم استسنائي انقدع فى اقله رجع لديه هذ العدول
“Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali (yang jelas) kepada ketentuan qiyas Khafi (yang samar), atau ketentuan yang kulli (umum) kepada ketentuan yang sifatnya istisna’i (pengecualian), karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut”.
Dari pengertian tersebut jelas bahwa istihsan ada dua, yaitu sebagai berikut:
1.                  Menguatkan Qiyas Khafi atas qiyas jali dengan dalil. Misalnya, menurut ulama Hanafiyah bahwa wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Qur’an berdasarkan istihsan, tetapi haram menurut qiyas.
Menurut qiyas wanita yang sedang haid itu di qiyaskan kepada orang junub dengan illat sama-sama tidak suci. Orang junub haram membaca Al-Qur’an, maka orang yang Haid haram membaca Al-Qur’an.
 Sedangkan menurut istihsan haid berbeda dengan junub karena haid waktunya lama. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid dibolehkan membaca Al-Qur’an, sebab bila tidak, maka haid yang panjang itu wanita tidak memperoleh pahala ibadah apapun, sedang laki-laki dapat beribadah setiap saat.
2.         Pengecualian sebagai hukum kulli dengan dalil. Misalnya, jual beli salam (pesanan) berdasarkan istihsan diperbolehkan. Menurut dalil kulli, syariat melarang jual beli yang barangnya tidak ada pada waktu akad. Alasan istihsan ialah manusia berhajat kepada akad seperti itu dan sudah menjadi kebiasaan mereka.

Definisi istihsan Menurut imam Abu Al Hasan al Karkhi ialah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpanagan itu.
Definisi istihsan menurut Ibnul Araby ialah memilih meninggalkan dalil, mengambil ruksoh dengan hukum sebaliknya, karena dalil itu berlawanan dengan dalil yang lain pada sebagian kasus tertentu.

II.II     ARGUMENT ULAMA YANG MENJADIKAN ISTIHSAN SEBAGAI DALIL.

Dalil-dalil yang dijadikan pengangan ialah sebagai berikut :
1.         Surah Az-zumar : 55
وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ
“Dan ikutilah oleh kalian apa yang terbaik yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian.”
Menurut mereka, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa Istihsan adalah hujjah.
2.         Surah Az-zumar : 17-18
وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ………….
“Dan berikanlah kabar gembira pada hamba-hamba(Ku). (Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik (dari)nya...”
Ayat ini menurut mereka menegaskan pujian Allah bagi hambaNya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah.
3.         Hadits Rasulullah SAW
فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ
“Apa yang dipandang kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka ia di sisi Allah adalah baik.” [ HR. Ahmad dalam al-Musnad, Kitab al-Sunnah.]
Hadits ini menunjukkan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin dengan akal-sehat mereka, maka ia pun demikian di sisi Allah. Ini menunjukkan kehujjahan Istihsan.

II.III   ULAMA YANG MENOLAK IHTIHSAN SBEGAI  DALIL DAN ARGUMENNYA.         

Diantara ulama yang menolaknya sebagai sumber hukum adalah Imam Syafi’i. Dalam bukunya ”Ar Risalah” beliau menyatakan bahwa haram bagi seseorang untuk mengatakan sesutau atas dasar Istihsan. Karena Istihsan hanyalah talazzuz. Beliau juga berkata ”
 من استحسن فقد شرع
“Barang siapa yang melakukan Istihsan, maka ia telah membuat syariat”.
Menurut beliau tidak boleh seorang hakim atau mufti menghukumi atau berfatwa kecuali dengan dalil yang kuat (khobar lazim) yang bersumber dari kitabullah, sunnah, ucapan ulama yang tidak diperdebatkan (ijma’) atau qiyas. Tidak boleh menetapkan hukum/fatwa dengan Istihsan. Bahkan ada dikalangan Asy Syafi’iyah secara ekstrim mengkafirkan dan membid’ahkan. Adapun alasan mereka yang menolak istihsan sebagai sumber hukum, antara lain:
  • Karena kewajiban seorang muslim adalah mengikuti hukum Allah dan RasulNya atau qiyas yang berlandaskannya. Oleh karena itu hukum yang berasal dari Istihsan adalah produk manusia (wadh’i) yang hanya berdasarkan pertimbangan citra rasa dan kesenangan belaka (Tazawwuq dan Talazzuz).
  • Allah swt memerintahkan kita untuk kembali kepada nash atau qiyas apabila kita berselisih paham, bukan kepada hawa nafsu. Seperti Firmannya dalam Annisa ayat 59: ”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
  • Nabi Muhammad saw tidak pernah memberikan fatwa dengan menggunakan Istihsan. Misalnya ketika beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya ”Kamu bagiku mirip punggung ibuku”. Beliau tidak memberikan fatwa bersdasarkan Istihsan. Akan tetapi menunggu hingga turun ayat tentang Zihar beserta kafaratnya dan contoh lainnya. Atas dasar inilah, kita wajib menghindar penggunaan Istihsan tanpa adanya topangan nash.
Bahwa syariat Islam itu terdiri dari nash al-Qur’an, al-Sunnah atau apa yang dilandaskan pada keduanya. Sementara Istihsan bukan salah satu dari hal tersebut. Karena itu ia sama sekali tidak diperlukan dalam menetapkan sebuah hukum.
Firman Allah: 
“Wahai kaum beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri dari kalangan kalian. Dan jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya...” (al-Nisa’ : 59)
Ayat ini menunjukkan kewajiban merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya dalam menyelesaikan suatu masalah, sementara Istihsan tidak termasuk dalam upaya merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, ia tidak dapat diterima.
Jika seorang mujtahid dibenarkan untuk menyimpulkan hukum dengan akalnya atas dasar Istihsan dalam masalah yang tidak memiliki dalil, maka tentu hal yang sama boleh dilakukan oleh seorang awam yang boleh jadi lebih cerdas daripada sang mujtahid. Dan hal ini tidak dikatakan oleh siapapun, karena itu seorang mujtahid tidak dibenarkan melakukan Istihsan dengan logikanya sendiri.
Imam al-Syafi’i ternyata juga melakukan ijtihad dengan meninggalkan qiyas dan menggunakan Istihsan[9]. Berikut ini adalah beberapa contohnya:
“Saya tidak mengetahui kadar tertentu (yang harus dipenuhi) dalam pemberian ‘mut’ah’, akan tetapi saya memandang lebih baik (Istihsan) jika kadarnya 30 dirham, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar.”[Lih. Al-Umm, 5/52. Riwayat ini disebutkan dalam Talkish al-Habir (3/219), dimana ada seorang pria datang kepada Ibnu Umar dan menyebutkan bahwa ia telah menceraikan istrinya, maka Ibn ‘Umar mengatakan: “Berilah ia sekian...”. Dan setelah dihitung, jumlahnya sekitar 30 dirham.]
Istihsan beliau dalam perpanjangan waktu syuf’ah selama 3 hari. Beliau mengatakan : “Sesungguhnya ini hanyalah Istihsan dari saya, dan bukan sesuatu yang bersifat mendasar.”
Istihsan beliau dalam peletakan jari telunjuk muadzin dalam lubang telinganya saat mengumandangkan adzan. Beliau mengatakan: “Bagus jika ia (muadzin) meletakkan kedua telunjuknya ke dalam lubang telinganya (saat adzan).” Hal ini dilandaskan pada perbuatan Bilal r.a yang melakukan hal tersebut di hadapan Rasulullah saw.
Bila kedua hal ini pengingkaran dan penerapan Imam al-Syafi’i terhadap Istihsan. Maka ini semakin menegaskan bahwa Istihsan yang diingkari oleh al-Syafi’i adalah Istihsan yang hanya berlandaskan hawa nafsu semata, dan tidak dilandasi oleh dalil syar’i. Karena itu, kita belum pernah menemukan riwayat dimana beliau misalnya mencela berbagai Istihsan yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah semoga Allah merahmati mereka semua.

 









BAB III

PENUTUP

III.I.    KESIMPULAN

Pada hakikatnya istihsan itu adalah keterkaitan dengan penerapan ketentuan hukum yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara umum baik dari nash, ijma’ atau qiyas, tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus dirubah karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan spesifik.
Dengan demikian, Istihsan pada dasarnya adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama. Artinya, persoalan  khusus yang seharusnya tercakup ada ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak memungkinkan dan tidak tepat diterapkan, maka harus berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum atau ketentuan yang sudah jelas.

III.II    SARAN

Pendapat yang kuat dari beberapa defenisi yang telah kami kemukakkan ialah pendapat dari Ibnu Subki yaitu beralih dari pengggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yag lebih kuat dari padanya (qiyas pertama). Karena apabila ada yang terkuat diantara dua qiyas maka ia harus didahulukan.
Mudah-mudahan dengan adanya makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Selaku pemakalah kami meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan makalah, mohon di maklumi.


DAFTAR PUSAKA
AMIR SYARIFUDDIN, USHUL FIQHI, 2005 KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
SATRIA EFFENDI, USHUL FIQHI, 2009 KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
PROF. DR. RACHMAT SYAFE’I, MA. ILMU USHUL FIQIH, 2010 PUSTAKA SETIA BANDUNG. 







[1] Amir syarifuddin, ushul fiqhi, (Jakarta: GIP, 2005), hal 347
[2] Amir syarifuddin, ushul fiqhi, (Jakarta : GIP, 2005), hal
[3] Amir syarifuddin, ushul fiqhi, (Jakarta: GIP, 2005), hal 347
[4] Amir Syarifuddin, ushul fiqhi, (Jakarta: GIP, 2005), hal. 347.
[5] Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Pustak Firdaus :Jakarta, 1999) hlm 402
[6] Satria Effendi, ushul fiqh, (Jakarta:2009), hal. 143.

[7] Prof. Dr. Rachmat Syafe’i,MA.(Bandung:2010), hal. 111.
[8] Nashihuddin, makalah istihsan, istishab, maslahah mursalah, (desember:2009). Singkirkankepalsuan.blogspot.com

[9] Qultu Man Ana (juni 2012), singkirkankepalsuan.blogspot.com