PENDAHULUAN
I.I. Latar Belakang
Meskipun demikian, ada
satu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa penguasaan Ushul Fiqih tidaklah
serta merta menjamin kesatuan hasil ijtihad dan istinbath para
mujtahid. Disamping faktor eksternal Ushul Fiqih itu sendiri
seperti penentuan keshahihan suatu hadits misalnya, internal Ushul
Fiqih sendiri pada sebagian masalahnya mengalami perdebatan (ikhtilaf)
di kalangan para Ushuluyyin. Inilah yang kemudian dikenal dengan
istilah al-Adillah (sebagian ahli Ushul menyebutnya
: al-Ushulal-Mukhtalaf fiha), atau “Dalil-dalil yang
diperselisihkan penggunaannya” dalam penggalian dan penyimpulan hukum. Salah
satu dalil itu adalah apa yang dikenal dengan al-Istihsan (selanjutnya
disebut sebagai Istihsan).
Istihsan termasuk salah satu metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama, meskipun dalam kenyataannya, semua ulama menggunakannya secara praktis. Pada dasarnya para ulama menggunakan istihsan dalam makna lughawi {bahasa}, yaitu “berbuat sesuatu yang lebih baik”. Tettapi dalam pengertian istilahnya {yang biasa berlaku}, para ulam berbeda pendapat disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dan mendefinisikan “istihsan” itu. Ulam yang menggunakan metode istihsan dalam berijtihad mendefinisikan istihsan dengan pengertian berlainan dengan definisi para ulama yang menolak istihsan.
Istihsan termasuk salah satu metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama, meskipun dalam kenyataannya, semua ulama menggunakannya secara praktis. Pada dasarnya para ulama menggunakan istihsan dalam makna lughawi {bahasa}, yaitu “berbuat sesuatu yang lebih baik”. Tettapi dalam pengertian istilahnya {yang biasa berlaku}, para ulam berbeda pendapat disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dan mendefinisikan “istihsan” itu. Ulam yang menggunakan metode istihsan dalam berijtihad mendefinisikan istihsan dengan pengertian berlainan dengan definisi para ulama yang menolak istihsan.
Dalam makalah ini, penulis
akan memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah al-Istihsan,
pandangan para ulama tentangnya, serta beberapa hal lain yang terkait
dengannya. Untuk pembahasan selengkapnya akan diuraikan pada bab selanjutnya.
I.II Rumusan
Masalah
a.
Pengertian Istihsan menurut beberapa ulama.
b.
Argument ulama yang menggunakan Istihsan sebagai dalil.
c.
Ulama yang menolak istihsan sebagai dalil dan argumennya.
I.III Tujuan
a.
Mengetahui pengertian istihsan baik menurut bahasa maupun menurut istilah.
b.
Mengetahui argument ulama yang menerima dan menolak istihsan sebagai dalil.
BAB II
PEMBAHASAN
II.I PENGERTIAN ISTIHSAN
Secara etimologi istihsan استحسان yang
berarti memperhitungkan sesuatu lebih baik” atau “mencari yang lebih baik untuk
diikuti, karena memang disuruh untuk itu.”[1]
Pengertian istihsan dari
beberapa pendapat ulama’
Al-Istihsan menurut kalangan ulama Hanafiyah Malikiyah, itu ada dua macam yang
dikemukakan dalam rumusan seperti yang dikutip oleh al-sarkhisi[2]:
العمل بالاجتهد وغا لب الراي في تقدير ماجعله الشرع مو كول الى ارائِناَ.
“Beramal dengan ijtihad
dan umum pendapat dalam menentukan sesuatu yang syara’ menyerahkan kepada
pendapat kita.”
“Dalil yang menyalahi
qiyas yang zahir yang didahului prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap
dalil itu, namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu
dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu ternyata bahwa
dalil yang menyalahi qiyas itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan.”
Definisi istihsan menurut
Ibnu Subki mengajukan dua rumusan, yaitu[3]:
عُدُوْلٌ عَنْ قِيَاسٍ اِلَى قِيَاسٍ اَقْوَى مِنْهُ
“beralih
dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat dari padanya
(qiyas pertama).”
عُدُوْلٌ عَنِ الدَّ لِيْلِ اِلَى العَا دَةِ لِلْمِصْلِحَةِ
“beralih dari penggunaan
sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan”.
Contoh mengenai sisa minuman burung
buas, seperti sisa burung elang, burung gagak, dan sebagainya adalah suci dan
halal diminum. Hal ini ditetapkan dengan istihsan. Menurut qiyas jali sisa
minuman binatang buas, seperti anjing dan burung-burung buas adalah haram
diminum karena sisa minuman yang telah bercampur dengan air liur binatang itu
diqiyaskan kepada dagingnya. Binatang buas itu langsung minum dengan mulutnya,
sehingga air liurnya masuk ke tempat minumnya. Menurut qiyas khafi bahwa burung
buas itu berbeda mulutnya dengan mulut binatang buas. Mulut binatang buas
terdiri dari daging yang haram dimakan, sedang mulut burung buas merupakan
paruh yang terdiri atas tulang atau zat tanduk, dan tulang atau zat tanduk
bukan merupakan najis. Karena itu sisa minum burung buas itu tidak bertemu
dengan dagingnya yang haram dimakan, sebab diantara oleh paruhnya, demikian
pula air liurnya. Dalam hal ini keadaan yang tertentu yang ada pada burung buas
yang membedakannya dengan binatang buas. Berdasar keadaan inilah ditetapkan
perpindahan dari qiyas jali kepada qiyas khafi, yang disebut istihsan.
Contoh
lain istihsan. Seumpamanya penerapan sanksi hukum terhadap pencuri. Menurut
ketentuan umum berdasarkan dalil umum dalam nash al-qur’an, sanksinya adalah
potong tangan, sebagaimana firman allah dalam surat al-maidah(5):38:
وَ السّارِقُ وَالسّرِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا
“pencuri
laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya”.
Berdasarkan
ayat tersebut, bila seseorang melakukan pencurian dan memenuhi syarat untuk
dikenakan hukuman potong tangan, maka berlaku baginya hukaman potong tangan.
Namun bila pencurian itu dilakukan pada masa paceklik atau kelaparan, maka
hukum potong tangan yang bersifat umum itu tidak diberlakukan bagi sipencuri
(dibebaskan dari hukuman potong tangan), karena dalam kasus ini berlaku hukum
khusus. Beralihnya dari hukum umum kepada hukum khusus tersebut itu disebut istihsan.
Ibnu Subki menjelaskan
bahwa definisi yang pertama tidak diperdebatkan karena yang terkuat diantara
dua qiyas harus didahulukan. Sedangkan terhadap definisi yang kedua ada bebrapa
pihak yang menolaknya. Alasannya, bila dapat dipastikan adat istiadat itu baik
karena berlaku seperti itu pada masa nabi atau sesudahnya, dan tanpa ada
penolakan dari nabi atau dari yang lainnya, tentu ada dalil pendukungnya, baik
dalam bentuk nash atau ijma’.[4]
Dikalangan hanabilah
terdapat tiga definisi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibn Qudamah :
1.
Beralihnya mujahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah dari yang
sebanding dengan itu karena adanya dalil khusus dari Al-qur’an maupun Sunnah.
2.
Istihsan itu ialah apa-apa yang dianggap lebih baik oleh seorang mujahid
berdasarkan pemikiran akalnya.
3.
Dalil yang muncul dalam diri mujahid yang ia tidak mampu menjelaskannya.
Al-Muwafiq Ibnu Qudamah Al-Hambali
berkata, “istihsan adalah suatu keadilan terhadap hukum dan pandangannya karena
adanya dalil yang tertentu dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.[5]
Sedangkan istihsan menurut
istilah ushul fiqhi yang dikemukakakan oleh Wahbah Az-zuhaili, terdiri dari dua
definisi[6] :
1.
Memakai qiyas khafi dan meninggalkan qiyas jali karena ada petunjuk untuk
itu.
2.
Hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk
untuk hal tersebut.
Sementara itu, ibnu anbary, ahli fiqih dari mazdhab Maliky memberi definisi
istihsan bahwa istihsan adalah memilih menggunakan maslahat juziyyah yang
berlawanan dengan qiyas kully. Istihsan merupakan sumber hukum yang banyak dalam
terminology dan istinbath hukum oleh dua imam mazdhab, yaitu imam Malik dan
imam Abu Hanifah. Tapi pada dasarnya imam Abu Hanifah masih tetap menggunakan
dalil qiyas selama masih dipandang tepat.
Dari berbagai definisi diatas, dapat dipahami bahwa pada hakikatnya
istihsan itu adalah keterkaitan dengan penerapan ketentuan hukum yang sudah
jelas dasar dan kaidahnya secara umum baik dari nash, ijma atau qiyas, tetapi
ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus dirubah
karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan spesifik.
Abu Ishaq asy-syatibi dalam
madzhab Al-maliki berkata, “istihsan adalah pengambilan suatu kemaslahatan yang
bersifat juz’I, dalam menanggapi dalil yang bersifat global.[7]
Dengan demikian, Istihsan pada dasarnya adalah ketika seorang mujtahid
lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain
disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari
hukum yang pertama. Artinya, persoalan khusus yang seharusnya tercakup
ada ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak memungkinkan dan tidak
tepat diterapkan, maka harus berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari
ketentuan umum atau ketentuan yang sudah jelas.
istihsan menurut istilah, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf[8]
هو عدول المجتهد عن قياس جلى الى مقتصنى قياس خفى او عن حكم كلى الى حكم
استسنائي انقدع فى اقله رجع لديه هذ العدول
“Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali
(yang jelas) kepada ketentuan qiyas Khafi (yang samar), atau ketentuan yang
kulli (umum) kepada ketentuan yang sifatnya istisna’i (pengecualian), karena
menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang
menghendaki perpindahan tersebut”.
Dari pengertian tersebut
jelas bahwa istihsan ada dua, yaitu sebagai berikut:
1.
Menguatkan Qiyas Khafi atas qiyas jali dengan dalil. Misalnya, menurut
ulama Hanafiyah bahwa wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Qur’an
berdasarkan istihsan, tetapi haram menurut qiyas.
Menurut qiyas wanita yang
sedang haid itu di qiyaskan kepada orang junub dengan illat sama-sama tidak
suci. Orang junub haram membaca Al-Qur’an, maka orang yang Haid haram membaca
Al-Qur’an.
Sedangkan menurut istihsan
haid berbeda dengan junub karena haid waktunya lama. Oleh karena itu, wanita
yang sedang haid dibolehkan membaca Al-Qur’an, sebab bila tidak, maka haid yang
panjang itu wanita tidak memperoleh pahala ibadah apapun, sedang laki-laki
dapat beribadah setiap saat.
2. Pengecualian sebagai hukum kulli dengan dalil. Misalnya, jual beli salam
(pesanan) berdasarkan istihsan diperbolehkan. Menurut dalil kulli, syariat
melarang jual beli yang barangnya tidak ada pada waktu akad. Alasan istihsan
ialah manusia berhajat kepada akad seperti itu dan sudah menjadi kebiasaan
mereka.
Definisi istihsan Menurut imam Abu Al Hasan al Karkhi ialah penetapan hukum
dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan
hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang
lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpanagan itu.
Definisi istihsan menurut Ibnul Araby ialah memilih meninggalkan dalil,
mengambil ruksoh dengan hukum sebaliknya, karena dalil itu berlawanan dengan
dalil yang lain pada sebagian kasus tertentu.
II.II ARGUMENT
ULAMA YANG MENJADIKAN ISTIHSAN SEBAGAI DALIL.
Dalil-dalil yang dijadikan
pengangan ialah sebagai berikut :
1. Surah Az-zumar : 55
وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ
رَبِّكُمْ
“Dan ikutilah oleh kalian
apa yang terbaik yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian.”
Menurut mereka, dalam ayat
ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah
menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang
memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa Istihsan
adalah hujjah.
2. Surah Az-zumar : 17-18
وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ
يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي
(17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ………….
“Dan berikanlah kabar gembira pada
hamba-hamba(Ku). (Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang
terbaik (dari)nya...”
Ayat ini menurut mereka menegaskan pujian Allah bagi hambaNya yang memilih
dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali
untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah.
3. Hadits
Rasulullah SAW
فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا
رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ
“Apa yang dipandang kaum
muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka ia di sisi Allah adalah baik.” [ HR.
Ahmad dalam al-Musnad, Kitab al-Sunnah.]
Hadits ini menunjukkan
bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin dengan akal-sehat mereka, maka
ia pun demikian di sisi Allah. Ini menunjukkan kehujjahan Istihsan.
II.III ULAMA YANG MENOLAK IHTIHSAN
SBEGAI DALIL DAN
ARGUMENNYA.
Diantara ulama yang
menolaknya sebagai sumber hukum adalah Imam Syafi’i. Dalam bukunya ”Ar Risalah”
beliau menyatakan bahwa haram bagi seseorang untuk mengatakan sesutau atas
dasar Istihsan. Karena Istihsan hanyalah talazzuz. Beliau juga berkata ”
من استحسن فقد شرع
“Barang siapa yang
melakukan Istihsan, maka ia telah membuat syariat”.
Menurut beliau tidak boleh
seorang hakim atau mufti menghukumi atau berfatwa kecuali dengan dalil yang
kuat (khobar lazim) yang bersumber dari kitabullah, sunnah, ucapan ulama yang
tidak diperdebatkan (ijma’) atau qiyas. Tidak boleh menetapkan hukum/fatwa
dengan Istihsan. Bahkan ada dikalangan Asy Syafi’iyah secara ekstrim
mengkafirkan dan membid’ahkan. Adapun alasan mereka yang menolak istihsan
sebagai sumber hukum, antara lain:
- Karena kewajiban
seorang muslim adalah mengikuti hukum Allah dan RasulNya atau qiyas yang berlandaskannya.
Oleh karena itu hukum yang berasal dari Istihsan adalah produk manusia
(wadh’i) yang hanya berdasarkan pertimbangan citra rasa dan kesenangan
belaka (Tazawwuq dan Talazzuz).
- Allah swt
memerintahkan kita untuk kembali kepada nash atau qiyas apabila kita
berselisih paham, bukan kepada hawa nafsu. Seperti Firmannya dalam Annisa
ayat 59: ”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran)
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya”.
- Nabi Muhammad saw
tidak pernah memberikan fatwa dengan menggunakan Istihsan. Misalnya ketika
beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya
”Kamu bagiku mirip punggung ibuku”. Beliau tidak memberikan fatwa
bersdasarkan Istihsan. Akan tetapi menunggu hingga turun ayat tentang
Zihar beserta kafaratnya dan contoh lainnya. Atas dasar inilah, kita wajib
menghindar penggunaan Istihsan tanpa adanya topangan nash.
Bahwa syariat Islam itu
terdiri dari nash al-Qur’an, al-Sunnah atau apa yang dilandaskan pada keduanya.
Sementara Istihsan bukan salah satu dari hal tersebut. Karena itu ia sama
sekali tidak diperlukan dalam menetapkan sebuah hukum.
Firman Allah:
“Wahai kaum beriman,
taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri dari
kalangan kalian. Dan jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka
kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya...” (al-Nisa’ : 59)
Ayat ini menunjukkan
kewajiban merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya dalam menyelesaikan suatu masalah,
sementara Istihsan tidak termasuk dalam upaya merujuk kepada Allah dan
Rasul-Nya. Dengan demikian, ia tidak dapat diterima.
Jika seorang mujtahid
dibenarkan untuk menyimpulkan hukum dengan akalnya atas dasar Istihsan dalam
masalah yang tidak memiliki dalil, maka tentu hal yang sama boleh dilakukan
oleh seorang awam yang boleh jadi lebih cerdas daripada sang mujtahid. Dan hal
ini tidak dikatakan oleh siapapun, karena itu seorang mujtahid tidak dibenarkan
melakukan Istihsan dengan logikanya sendiri.
Imam al-Syafi’i ternyata juga melakukan
ijtihad dengan meninggalkan qiyas dan menggunakan Istihsan[9]. Berikut ini adalah beberapa contohnya:
“Saya tidak mengetahui
kadar tertentu (yang harus dipenuhi) dalam pemberian ‘mut’ah’, akan tetapi saya
memandang lebih baik (Istihsan) jika kadarnya 30 dirham, berdasarkan apa yang
diriwayatkan dari Ibnu Umar.”[Lih. Al-Umm, 5/52. Riwayat ini disebutkan dalam
Talkish al-Habir (3/219), dimana ada seorang pria datang kepada Ibnu Umar dan
menyebutkan bahwa ia telah menceraikan istrinya, maka Ibn ‘Umar mengatakan:
“Berilah ia sekian...”. Dan setelah dihitung, jumlahnya sekitar 30 dirham.]
Istihsan beliau dalam
perpanjangan waktu syuf’ah selama 3 hari. Beliau mengatakan : “Sesungguhnya ini
hanyalah Istihsan dari saya, dan bukan sesuatu yang bersifat mendasar.”
Istihsan beliau dalam
peletakan jari telunjuk muadzin dalam lubang telinganya saat mengumandangkan
adzan. Beliau mengatakan: “Bagus jika ia (muadzin) meletakkan kedua telunjuknya
ke dalam lubang telinganya (saat adzan).” Hal ini dilandaskan pada perbuatan
Bilal r.a yang melakukan hal tersebut di hadapan Rasulullah saw.
Bila kedua hal ini pengingkaran dan penerapan
Imam al-Syafi’i terhadap Istihsan. Maka ini semakin menegaskan bahwa Istihsan
yang diingkari oleh al-Syafi’i adalah Istihsan yang hanya berlandaskan hawa
nafsu semata, dan tidak dilandasi oleh dalil syar’i. Karena itu, kita belum
pernah menemukan riwayat dimana beliau misalnya mencela berbagai Istihsan yang
dilakukan oleh Imam Abu Hanifah semoga Allah merahmati mereka semua.
BAB III
PENUTUP
III.I. KESIMPULAN
Pada hakikatnya istihsan itu adalah keterkaitan dengan penerapan ketentuan
hukum yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara umum baik dari nash, ijma’
atau qiyas, tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat
diberlakukan dan harus dirubah karena berhadapan dengan persoalan yang khusus
dan spesifik.
Dengan demikian, Istihsan pada dasarnya adalah ketika seorang mujtahid
lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain
disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari
hukum yang pertama. Artinya, persoalan khusus yang seharusnya tercakup
ada ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak memungkinkan dan tidak
tepat diterapkan, maka harus berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari
ketentuan umum atau ketentuan yang sudah jelas.
III.II SARAN
Pendapat yang kuat dari beberapa defenisi yang telah kami
kemukakkan ialah pendapat dari Ibnu Subki yaitu beralih dari pengggunaan suatu
qiyas kepada qiyas lain yag lebih kuat dari padanya (qiyas pertama). Karena apabila ada yang terkuat diantara dua qiyas maka ia harus
didahulukan.
Mudah-mudahan dengan adanya makalah ini dapat bermanfaat
bagi para pembaca. Selaku pemakalah kami meminta maaf jika terdapat kesalahan
dalam penulisan makalah, mohon di maklumi.
DAFTAR PUSAKA
AMIR SYARIFUDDIN, USHUL FIQHI, 2005 KENCANA PRENADA MEDIA
GROUP.
SATRIA EFFENDI, USHUL FIQHI, 2009 KENCANA PRENADA MEDIA
GROUP.
PROF. DR.
RACHMAT SYAFE’I, MA. ILMU USHUL FIQIH, 2010 PUSTAKA SETIA BANDUNG.
[1] Amir
syarifuddin, ushul fiqhi, (Jakarta: GIP, 2005), hal 347
[2] Amir
syarifuddin, ushul fiqhi, (Jakarta : GIP, 2005), hal
[3] Amir
syarifuddin, ushul fiqhi, (Jakarta: GIP, 2005), hal 347
[4] Amir
Syarifuddin, ushul fiqhi, (Jakarta: GIP, 2005), hal. 347.
[5] Muhammad
Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Pustak Firdaus :Jakarta, 1999) hlm
402
[6] Satria
Effendi, ushul fiqh, (Jakarta:2009), hal. 143.
[7] Prof. Dr.
Rachmat Syafe’i,MA.(Bandung:2010), hal. 111.
[8] Nashihuddin,
makalah istihsan, istishab, maslahah mursalah, (desember:2009).
Singkirkankepalsuan.blogspot.com
